Figur ini menyajikan analisis postur belanja APBD dari kacamata perbankan institusional (wholesale banking) dan manajemen kas daerah. Menggunakan data realisasi APBD tahun 2024, visualisasi ini membedah pengeluaran 15 Kabupaten/Kota terbesar di Jawa Timur ke dalam dua 'captive market' utama: 1. Ekosistem Payroll ASN (berasal dari Belanja Pegawai) yang menjadi jangkar likuiditas ritel (CASA). 2. Aliran Dana Pihak Ketiga (berasal dari Belanja Barang/Jasa dan Modal) yang merepresentasikan volume transaksi kepada vendor/kontraktor. Pemetaan ini sangat relevan untuk melihat perputaran uang di daerah sekaligus mengukur potensi penetrasi layanan transactional banking, seperti vendor financing, giro korporasi, hingga ekosistem platform digital cash management (direct business).

Figur ini menyajikan analisis manajemen kas (cash management) pada postur APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2024. Fokus utama analisis ini adalah memetakan daerah dengan tingkat Surplus Kas tertinggi, yakni selisih positif antara Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja. Nilai surplus yang masif mengindikasikan adanya 'Idle Cash' (dana menganggur) atau SiLPA pada akhir tahun. Dari perspektif akuntansi sektor publik, hal ini menunjukkan inefisiensi penyerapan anggaran yang seharusnya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan. Sementara dari perspektif perbankan institusional (wholesale banking), data ini memetakan potensi likuiditas (Dana Pihak Ketiga) yang mengendap di perbankan daerah.

Analisis visual ini memetakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 menggunakan pendekatan scatter plot kuadran. Pengukuran didasarkan pada dua rasio utama: 1. Rasio Kemandirian (Sumbu X): Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. 2. Rasio Produktivitas (Sumbu Y): Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja. Visualisasi ini menyoroti disparitas perilaku manajerial keuangan daerah. Terdapat temuan menarik, seperti dominasi Kota Surabaya pada kuadran kemandirian tinggi, serta anomali pada daerah penghasil migas (seperti Bojonegoro dan Tuban) yang memiliki rasio belanja modal sangat tinggi meski tingkat kemandirian fiskalnya berada di bawah rata-rata provinsi. Laporan ini dapat menjadi landasan evaluasi efisiensi dan kemandirian anggaran sektor publik.

Dokumen ini menyajikan analisis komprehensif mengenai pola fiskal daerah di Indonesia selama dua dekade terakhir. Laporan ini mencakup dua fokus utama: 1. Perbandingan agregat Anggaran vs Realisasi Belanja seluruh provinsi untuk mengukur efisiensi penyerapan anggaran. 2. Analisis mendalam (Deep-Dive) struktur belanja Provinsi Jawa Timur menggunakan Akun Konkordansi (Level 2a) untuk melihat transformasi komposisi belanja Pegawai, Barang Jasa, dan Modal. Analisis ini disusun sebagai bagian dari eksplorasi data science dalam konteks Akuntansi Sektor Publik.

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kapasitas penyerapan anggaran pemerintah daerah di Indonesia selama dua dekade terakhir. Menggunakan dataset APBD Series, visualisasi ini menyoroti dinamika antara Anggaran Murni dan Realisasi Belanja. Analisis ini bermanfaat untuk melihat efisiensi fiskal serta dampak peristiwa besar (seperti pandemi) terhadap pola belanja daerah secara nasional.